Sang Ketua Umum Parpol tak Harus Calon Presiden??

Oleh : Yopi Eka Anroni,SE

Politisi Muda Partai golkar

(Mahasiswa Pascasarjana Usakti)

 

Kini terbuka prospek baru bagi Gubernur yang berprestasi memimpin provinsinya untuk berharap bukan sebatas diangkat menjadi menteri dalam kabinet yang akan disusun oleh presiden terpilih, namun juga berpotensi mencalonkan dirinya sebagai presiden. 

Bercermin pada Pilkada DKI Jakarta yang membuka peluang kemenangan pasangan Jokowi-Ahok, terlihat jelas bahwa pemimpin di daerah yang berprestasi memiliki kesempatan untuk menawarkan keberhasilannya tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, bukan sebatas di daerahnya saja melainkan di daerah lain.

Sebenarnya di negara-negara yang sistem demokrasinya sudah baik, proses seperti itu merupakan hal biasa. Seperti calon-calon presiden di AS biasanya adalah mantan senator atau mantan gubernur. Fakta seperti ini merupakan tantangan baru bagi parpol dengan mengubah paradigma bahwa calon presiden adalah monopoli ketua umumnya. Pertanyaan peting yang harus digaris bawahi, beranikah kita mencobanya dalam pilpres 2014?

Tudingan macetnya kaderisasi di tubuh parpol selama ini dialamatkan pada anggapan bahwa ketua umum adalah satu-satunya sosok yang memiliki otoritas untuk diusung. Sayangnya, kebiasaan mengusung ketua umum itu berlaku di semua tingakatan, dari pusat sampai daerah. Padahal tugas utama pemimpin parpol adalah menominasikan kader terbaiknya, bukan memaksakan dirinya sendiri. 

Tokoh-tokoh muda yang bersih dan berprestasi di bidang apa pun ditantang untuk terus menyuarakan aspirasinya, bukan semata untuk meraih kekuasaan melainkan untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa negara sedang diurus dengan cara yang benar. Tidak perlu lagi ada penghamburan uang untuk membuat baliho atau pembagian uang recehan atau bahkan iming-iming palsu dalam balutan kemunafikan kepada rakyat. 

Kini sudah saatnya kader-kader parpol bersepakat melepas tradisi mengandalkan kekuatan uang sebagai faktor penentu kepemimpinannya, karena kenyataan tak terbantahkan bahwa rakyat sudah semakin kritis.